Bagaimana Kurikulum Merdeka bisa Berkelanjutan?

Bagaimana Kurikulum Merdeka bisa Berkelanjutan?

Kurikulum Merdeka dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tiga hal. 

Pertama, peraturan dasar, seperti Peraturan No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Program tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan kompetensi guru dan kepala sekolah dan sebagainya.

Kedua, dalam hal penilaian. Kurikulum harus disertai dengan sistem penilaian atau evaluasi yang baik seperti Asesmen Nasional (AN). AN sangat berbeda dengan Ujian Nasional. AN dirancang bukan untuk menguji pengetahuan, tetapi untuk menilai kemampuan kognitif siswa. AN juga merupakan penilaian yang mencerminkan ide-ide sekolah yang relevan. AN sendiri tidak hanya untuk menilai siswa dan sekolah tetapi juga untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Melalui hasil penilaian kinerja daerah, pemerintah pusat akan dapat memberikan kebijakan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing satuan pendidikan dan daerah.

Baca juga : Contoh Kalimat Pemberitahuan

Ketiga, dukungan publik. Dukungan masyarakat merupakan hal penting lainnya bagi keberlangsungan implementasi kurikulum. Dukungan publik yang kuat akan mempersulit perubahan kebijakan.

Bagaimana membentuk struktur kurikulum dengan penerapan Kurikulum Merdeka?

Kurikulum mencakup kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil siswa Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran dalam struktur kurikulum ditulis selama satu tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika ditetapkan secara reguler/mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian susunan mata pelajaran yang dijelaskan secara rinci pada soal dan daftar jawaban untuk setiap level.

Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka?

Tidak ada perubahan jumlah jam pelajaran, hanya JP (jam pelajaran) per mata pelajaran yang dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran: (1) pembelajaran intrakurikuler dan (2) proyek penguatan profil siswa Pancasila. Jadi jika kita menghitung JP untuk kegiatan pembelajaran reguler di kelas (intrakurikuler) saja, sepertinya JP berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Namun perbedaan jam pelajaran dialokasikan untuk proyek penguatan profil Siswa Pancasila. 

Baca juga : Guru Harus Kreatif dalam Mengajar, Jangan Monoton!

Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru?

Terlepas dari itu, proyek tersebut masih dianggap sebagai beban guru.